UBUD-BALI, 22 Oktober 2026 – Guru Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. Ni Putu Rai Yulirtini, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Acara yang berlangsung di Hotel Novotel Ubud Resort, Bali ini mengusung tema “Merumuskan Pidato Ketua DPR RI yang Substantif dan Berdampak”.
FGD ini diadakan oleh Tim Naskah Pidato, Sambutan, dan Ceramah Pimpinan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2024—2029 untuk Tahun Sidang 2026—2027. Agenda strategis ini bertujuan untuk menyerap masukan dari perspektif akademisi guna meningkatkan kualitas narasi dan komunikasi politik parlemen kepada masyarakat luas.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Ni Putu Rai Yulirtini memberikan analisis mendalam serta evaluasi kritis terhadap draf pidato pembukaan dan penutupan masa sidang DPR RI. Beliau menekankan pentingnya menyelaraskan fungsi konstitusional DPR RI—yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan—ke dalam bahasa pidato yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga sensitif terhadap dinamika kebangsaan serta aspirasi riil masyarakat.
“Sebagai salah satu stakeholder sekaligus representasi dari audiens, kalangan akademisi memiliki tanggung jawab untuk memberikan bobot ilmiah dan objektivitas. Pidato Ketua DPR RI merupakan medium strategis; di dalamnya harus tecermin sikap kelembagaan yang tegas, responsif terhadap isu-isu krusial di masyarakat, serta mampu menyampaikan akuntabilitas kinerja parlemen secara transparan,” ujar Prof. Rai Yulirtini di sela-sela diskusi.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WITA ini berjalan interaktif. Seluruh anggota Tim Naskah Pidato Pimpinan DPR RI terlibat aktif dalam membedah rekomendasi substantif yang diajukan oleh narasumber. Output yang diharapkan dari forum ini adalah lahirnya kerangka baru penulisan pidato yang lebih tajam, berbobot, dan mampu memotret pelaksanaan diplomasi parlemen secara lebih bermakna bagi pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia.
Keterlibatan Guru Besar Undiksha dalam agenda level nasional ini menjadi bukti nyata kontribusi aktif akademisi kampus dalam mengawal perbaikan tata kelola komunikasi lembaga tinggi negara demi demokrasi yang lebih sehat dan berdampak positif bagi publik.
